WBK / WBBM

WBK/WBBM

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam perjalanannya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan.

Zona Integritas (ZI)
Predikat yang diberika kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar program antara lain:

  1. Manajemen Perubahan,
  2. Penataan Tata Laksana,
  3. Penataan Sistem Manajemen SDM,
  4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja,
  5. Penguatan Pengawasan dan
  6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kelima program pada WBK diatas ditambah dengan program peningkatan kualitas pelayanan publik.